Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam hal pencarian dan penelusuran dokumen serta informasi hukum yang lengkap, akurat, dan cepat, diperlukan adanya suatu sistem informasi hukum yang baik dan terpadu melalui suatu jaringan informasi hukum nasional.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong untuk menyelenggarakan JDIH.

Secara de facto, pelaksanaan JDIH di Kementerian Transmigrasi telah dimulai sejak tahun 2013 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2013 pada tanggal 25 Juni 2013. Selanjutnya, pada tahun 2016–2017 diluncurkan JDIH Kementerian Transmigrasi berbasis website dengan alamat www.transmigrasi.go.id/jdih, bersamaan dengan terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Transmigrasi, menggantikan Peraturan sebelumnya. Proses pengintegrasian JDIH berbasis website ini ke dalam sistem JDIH Nasional (JDIHN) yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dilaksanakan secara bertahap guna mencapai keselarasan metadata. Sekitar dua tahun kemudian, proses integrasi tersebut rampung, ditandai dengan diterimanya piagam penghargaan dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2020, terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi melalui Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 melakukan penguatan terhadap program dan kegiatan JDIH, di mana penugasan teknis penyelenggaraan JDIH dipisahkan secara khusus di bawah Kelompok Substansi Penyuluhan dan Informasi Hukum (PIH). Dengan demikian, Kelompok Substansi PIH secara khusus ditugaskan menangani JDIH melalui pelaksana teknisnya, yaitu Sub Koordinator JDIH.

Upaya percepatan peningkatan performa JDIH dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi dan konsolidasi internal dan eksternal, antara lain peralihan pengelolaan dari tim lama ke tim baru, identifikasi kondisi aktual JDIH, serta koordinasi dengan BPHN sebagai pembina nasional.

Beberapa catatan penting dari hasil pertemuan dan rapat koordinasi, baik dari pihak internal maupun eksternal, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi informasi, dan organisasi, menghasilkan dua poin penting:

1. Perubahan regulasi penyelenggaraan JDIH Kementerian Transmigrasi, dari Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 digantikan dengan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang JDIH di lingkungan Kementerian Transmigrasi;

2. Rekomendasi penggantian aplikasi JDIH berbasis website, yang diawali dengan penyampaian permohonan resmi oleh Kepala Biro Hukum kepada Kepala Pusat Data dan Informasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Transmigrasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan teknis sistem.

Bersamaan dengan proses tersebut, dilakukan pula peningkatan kapasitas SDM pengelola dan penguatan kelembagaan JDIH. Setelah seluruh proses regulasi, pengembangan SDM, dan pembangunan aplikasi website rampung, JDIH versi terbaru Kementerian Transmigrasi langsung dioperasikan melalui jaringan website resmi oleh Pusat Data dan Informasi Badan Pengembangan dan Informasi Transmigrasi, guna melayani kebutuhan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan akan dokumen dan informasi hukum — secara umum di bidang pemerintahan, dan secara khusus dalam bidang transmigrasi, dengan prinsip lengkap, cepat, dan akurat.