Dinamika positif penyelenggaraan JDIH Kemendesa yang terjadi tidak terlepas dari peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si. selaku Kepala Pusat JDIHN BPHN dan didukung tim teknis yang sangat berpengalaman di bawah kendali Bapak Diden Priya Utama, S.Kom.

Yang terkini, melalui kebijakan Bapak Rully Rachman, S.H., M.H. selaku Plt. Biro Hukum Kemendesa, menggagas kerja kolaboratif JDIH Kemendesa dengan melaksanakan salah satu tugas dan fungsi substantif di Biro Hukum yakni bidang pelayanan advokasi Hukum, dengan melibatkan BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan haruslah bermuara pada sosialisasi dan publikasi agar dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Demikian juga dengan program kerja pelayanan advokasi Hukum, diharapkan hasilnya dapat terupload ke JDIH, dan BPHN dapat melihat secara langsung objektivitas berita yang di attach ke laman JDIH Kemendesa.

Melalui dukungan Biro Hukum, serta kebijakan Plt. Kepala Biro Hukum dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendampingan hukum yang sifatnya preventif kepada dan di Desa Banyuresmi, Bumdes Banyuresmi, khsusunya dalam penggunaan Dana Desa. Selanjutnya dengan bantuan koordinasi dari BPHN, Tim JDIH Kemendesa juga melakukan benchmarking di JDIH Kabupaten Garut.

Sinergi Pendampingan Hukum antara Biro Hukum Kemendesa dari sisi advokasi serta BPHN dari sisi sosialisasi dan publikasi dokumen dan informasi hukum di desa Banyuresmi, juga diperkenalkan program baru BPHN yakni Legal Development Content Creator (LDCC), mendapat apresiasi yang tinggi dari Kepala Desa Banyuresmi Bapak Ahmad Hidayat dan Direktur Bumdes Bapak Agus Yusuf, S.Ag beserta segenap perangkat dan jajaran desa Banyuresmi yang hadir karena merupakan sesuatu hal yang baru pernah terjadi di desa mereka.

Selanjutnya bersama Tim BPHN, Tim Kemendesa melakukan benchmarking ke JDIH Kabupaten Garut. Tim diterima oleh Bapak Drs. H. Nurdin Yana, M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut didampingi oleh Kepala Bagian Hukum dan Staf selaku penanggungjawab penyelenggaraan JDIH Kabupaten Garut. Ditempat ini selain tim JDIH Kemendesa berbagi dan menerima informasi serta best practice pelaksanaan JDIH Kemendesa dengan JDIH Kabupaten Garut, Kepala Pusat JDIHN BPHN memberi motivasi dan penguatan kembali kepada JDIH Kabupaten Garut untuk mengambil kesempatan merebut prestasi pengelolaan JDIH yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dimana JDIH Kabupaten Garut pernah menempati urutan ketiga Nasional (EKA ACALAPATI) pengelolaan JDIH Kabupaten terbaik.

#jdihkememdesa