JAKARTA – Kementerian Transmigrasi memastikan program pemerintah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi yang inklusif. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data yang akurat dalam merancang kebijakan tentang transmigrasi agar tepat sasaran.
“Kementerian Transmigrasi saat ini harus bisa menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memberikan akses pendidikan luas bagi masyarakat, maka harus benar-benar berdampak pada masyarakat. Data menjadi fondasi utama dalam perencanaan, sehingga dengan adanya pembangunan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya naik, jadi masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari pembangunan,” kata Menteri Iftitah, Kamis (22/05/2025).
Saat awal menjabat, Menteri Iftitah sangat fokus terhadap data di kementeriannya yang belum optimal, sehingga menjalin kerja sama dengan BPS dianggap sebagai langkah strategis. Terlebih, orientasi konsep baru transmigrasi saat ini adalah pembentukan kawasan ekonomi berdasarkan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.
Kerja sama ini juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, pengembangan potensi ekspor, serta penurunan angka kemiskinan. Harapannya, Kementerian Transmigrasi dapat memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta meningkatkan nilai investasi.
“Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal. Kami ingin semua mendapat manfaat — bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Masyarakat Lokal harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, bukan hanya jadi penonton di kawasannya sendiri,” pungkas Menteri Iftitah.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan dukungan dan apresiasi penuh terhadap program-program modern Kementerian Transmigrasi yang dinilai visioner dan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi wilayah. Kepala BPS menegaskan siap menyediakan data, membantu analisis, serta mencatat hasil-hasil program secara akurat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional.
“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala, ini adalah simbiosis mutualisme yang saya pikir kolaborasi sangat baik ini adalah kolaborasi dua arah . Karena sesuai arahan Presiden Prabowo BPS merupakan lembaga penyedia data resmi nasional,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dengan perjanjian kedua belah pihak ini ke depan program-program yang dijalankan jadi langkah baik untuk terus membangun statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat.
“Kami mendukung serta menyukseskan program Kementerian Transmigrasi, sebagai penyedia data statistik kami akan kontribusi untuk membantu analisis sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” tutup Amalia. (rdp)
Indonesian 
English