JAKARTA – Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan menjunjung tinggi integritas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman dalam Pencanangan Survei Integritas KPK dan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi di Gedung Makarti Muktitama Kamis (17/7/2025).Â
“Satu wujud dan tekad kita semua untuk menyelanggarakan ketransmigrasian secara bersih dari korupsi dan penuh integritas, pencegahan pelanggaran hukum itu jauh lebih penting daripada penindakan,” ungkap Menteri Iftitah.
Menteri Iftitah juga menekankan bahwa keteladanan dari pimpinan itu penting sebagai kunci utama dalam membangun budaya kerja yang jujur. Menurutnya, Jika ingin mewujudkan bekerja dengan cara yang bersih, mulailah dari pimpinan yang memberikan contoh.
Kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi, Menpan-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wujud tanggung jawab bersama mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
“Korupsi menjadi tantangan besar bagi kita semua, Korupsi dapat terjadi jika kita minim dalam pengetahuan, maka dari itu sayangi diri Anda keluarga dan teman-teman seperjuangan di Kementerian Transmigrasi dengan tidak hanya bertindak jujur, laporkan jika melihat potensi yang akan melanggar,” pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi Yusep Fatria siap dalam mendukung kegiatan Program Nasional dalam pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif dalam survey penilaian integritas serta memperkuat Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, khususnya dalam pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Kita harus meneguhkan budaya integritas, transparansi, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuannya meningkatkan pemahaman untuk pegawai agar dapat mencapai Integritas dan pencegahan Korupsi,” kata Yusep.
Irjen Yusep berharap kegiatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi dan mengoordinasikan pelaksanaan survey penilaian integritas KPK termasuk pengumpulan data dalam mensosialisasikan hal tersebut.
“Harapannya ke depan setelah kegiatan ini adalah terbentuknya komintmen bersama untuk membangun budaya integritas dan tata Kelola yang bersih dan tersosialisasinya survei penilaian integritas penilaian integritas KPK kepada seluruh ASN, baik itu PNS maupun PPK di lingkup Kementerian Transmigrasi,” pungkasnya.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, Erwan Agus Purwanto juga mengungkapkan bahwa agar menciptakan birokrasi yang ideal dan berkelas dunia maka harus responsif.
“Terkait dengan pemberantasan korupsi, maka pembangunan menjadi sumber integritas ini menjadi salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan. Birokrasi yang akan kita bangun adalah yang Anti Korupsi dan Berkinerja tinggi.” Pungkasnya (ar)
Nomor : B.463/HM.04.01/VII/2025
Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750
(021) 7994372
Email : humas@transmigrasi.go.i.d
Website : www.transmigrasi.go.id
Fb : @Kementrans.ri
Tiktok : @Kementrans.ri
Instagram : @Kementrans.ri
X : Kementrans_ri
Indonesian 
English