JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung program transmigrasi dengan pendekatan baru yang digagas pemerintah pusat. Melalui program ini, Sulbar ingin mengembangkan potensi lokal seperti kakao, kopi, dan sawit menjadi motor penggerak ekonomi berbasis kawasan.
“Selama ini, yang menikmati hasil kakao dari Sulbar justru daerah lain. Kami ingin mengubah itu. Bahkan kami siap mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pembentukan klaster transmigrasi berbasis potensi lokal,” ujar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat bertemu Menteri Transmigrasi, Senin (5/05/2025).
“Jika program ini menyentuh skala ekspor dalam sistem korporasi masyarakat, maka investasi akan datang, lapangan kerja terbuka luas, dan kesejahteraan transmigran meningkat signifikan,” kata Menteri Iftitah dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Sulbar.
Konsep baru transmigrasi yang diperkenalkan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi berbasis ekspor dan investasi lokal. Tidak hanya sekadar memindahkan penduduk, transmigrasi kini diarahkan agar masyarakat menjadi pemilik, bukan hanya tenaga kerja.
Ia menjelaskan, pendekatan baru transmigrasi mencakup penyelesaian persoalan lahan, pengembangan industri, pelatihan sumber daya manusia, serta pemberian kepemilikan saham kepada transmigran dalam bentuk korporasi berbasis masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Suhardi menyatakan komitmennya menjadikan Sulbar sebagai pusat produksi kakao nasional. Selain itu, ia juga mendukung pembangunan infrastruktur pendukung seperti rumah produksi, konektivitas jalan, digitalisasi kawasan, hingga revitalisasi Bandara Sumarorong.
Program transmigrasi baru ini akan dijalankan melalui lima program unggulan: Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transkarya Nusantara, dan Gotong Royong. Tak hanya itu, Kementerian Transmigrasi juga merancang pendirian Universitas Transmigrasi, yang akan menjadi pusat pendidikan dan inovasi dalam ekosistem kawasan transmigrasi.
“Transmigrasi bukan sekadar program kementerian, ini adalah misi nasional. Kementerian hadir bukan untuk menggantikan peran daerah, tapi untuk mendorong dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegas Menteri Iftitah.
Presiden Prabowo Subianto pun telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2,33 triliun untuk mendukung pelaksanaan program transmigrasi dengan konsep baru tersebut. Fokus utama diarahkan pada penciptaan ekosistem baru yang mampu menarik investasi, memperkuat hilirisasi industri, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750
(021) 7994372
humas@transmigrasi.go.id
www.transmigrasi.go.id
Indonesian 
English